Bungur. Selasa, 12/12/2023. Bertempat di Desa Bungur Kec. Kanor. Di selenggarakan Sosialisasi Hukum dengan tema Bimbingan Bagi Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Hukum Yang Terjadi Di Desa. 

Guna meminimalisir terjadinya pelanggaran serta penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN, APBD dan APBDesa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dihadiri sejumlah pemateri dari Baguan Hukum Setda Pemkab Bojonegoro, Kejaksaan Negeri dan perwakilan Polres Bojonegoro serta forpimca Kanor.

Juga dihadiri peserta yakni Kepala Desa, Perwakilan perangkat desa dan anggota BPD se-Kecamatan Kanor.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, desa  merupakan ujung tombak pembangunan. Tak heran jika anggaran yang digelontorkan kepada desa melalui Dana Desa maupun sumber lainnya nilanya cukup besar. APBDesa, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten meruoakan keuangan yang harus dikelola dan digunakan secara baik dan benar. Oleh karena itu, seluruh anggaran tersebut harus tercatat, terencana, terlaksana dan terlaporkan secara baik dalam bentuk pertanggungjawaban.

Seluruh kegiatan di desa yang sumber pembiayaannya menggunakan APBDesa wajib dilakukan secara baik dan benar, guna menghindari pelanggan serta penyelewengan anggaran agar tidak terjerumus ke arah tindak pidana korupsi.

Jadi, kepada para perangkat desa harus berhati-hati dalam membuat laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai uang negara.